Pendidikan Pancasila - Kewarganegaraan - PPKN - PKN

Pendidikan Pancasila - Kewarganegaraan - PPKN - PKN - Sahabat Dunia pendidikan Indonesia, Pada Artikel pendidikan yang anda baca kali ini dengan judul Pendidikan Pancasila - Kewarganegaraan - PPKN - PKN, team telah mencoba mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasinya. mudah-mudahan isi artikel saya ini, Artikel STUDY, yang sudah dipersiapkan dan kami tulis ini dapat bermanfaat. Selamat membaca, jangan lupa SHARE dan Bookmark agar mudah mencari artikel ini.

Judul : Pendidikan Pancasila - Kewarganegaraan - PPKN - PKN
link : Pendidikan Pancasila - Kewarganegaraan - PPKN - PKN

Baca Juga

Pengertian Kewarganegaraan

Merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu (secara khusus: negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

1. Tujuan Umum. Memberikan pengetahuan & kemampuan dsr kpd mhs mengenai hub antara WN dng Neg serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara agr mnjdi WN yg dpt diandalkan oleh bangsa & negara.
2. Tujuan Khusus. Agar mahasiswa dapat memahami & melaksanakan hak & kewajiban scr santun, jujur & demokratis srt ikhlas sbg WN RI terdidik & bertanggung jawab.

• Agr mahsiswa menguasai & memahami berbagai mslh dsr dlm kehidupan bermasyarakat, berbangsa & bernegara, srt dpt mengatasinya dng pemikiran kritis & bertanggungjawab yg berlandaskan PS, Wasnus & Tahnas.
• Agr mahsiswa memiliki sikap & perilaku yg ssuai dng nilai2 kejuangan, cinta tanah air, srt rela berkorban bg  nusa & bangsa.

Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

1. Menjadi warga negara yang memiliki wawasan berbangsa dan bernegara.
2. Menjadi warga negara yang komit terhadap nilai-nilai HAM dan demokrasi, serta berpikir kritis terhadap permasalahannya.
3. Upaya menghentikan budaya kekerasan dengan damai dan menghormati supremasi hukum.
4. Menyelesaikan konflik dalam masyarakat dilandasi sistem nilai Pancasila dan universal.
5. Berkontribusi terhadap berbagai persoalan dalam kebijakan publik.
6. Memiliki pengertian internasional tentang civil society, menjadi warga negara yang kosmopolit.

Dasar Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan

• Warga negara dituntut hidup berguna dan bermakna bagi negara dan bangsanya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya. Untuk itu diperlukan bekal ilpengtek dan seni yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai budaya bangsa.
• Nilai-nilai dasar tersebut berperan sebagai panduan dan pegangan hidup warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
• Sebagai perbandingan, di berbagai negara juga dikembangkan materi pendidikan umum (general education/humanities) sebagai pembekalan nilai-nilai yang mendasari sikap dan perilaku warga negaranya.

1. Amerika Serikat : History, Humanity, Philosophy.
2. Jepang : Japanese History, Ethics, Philosophy.
3. Filipina : Philipino, Family Planning, Taxation and Land Reform, The Philipine New Constitution, Study of Human Rights.
4. Beberapa negara lainnya : Civics Education.

Objek Pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan

1. Objek Material. Segala hal yang berkaitan dengan warga negara baik yang empirik maupun yang non-empirik, yang meliputi wawasan, sikap dan perilaku warga negara dalam kesatuan bangsa dan negara.
2. Objek Formal. Mencakup dua segi, yaitu segi hubungan antara warga negara dan negara (termasuk hubungan antar warga negara) dan segi pembelaan negara.
3. Rumpun Keilmuan. Pendidikan Kewarganegaraan bersifat interdisipliner (antar bidang) bukan monodisipliner, karena kumpulan pengetahuan yang membangun ilmu Kewarganegaraan diambil dari berbagai disiplin ilmu.

Landasan Hukum

• UUD 1945[1]

1. Pembukaan UUD 1945, alinea kedua dan keempat (cita-cita tujuan dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaanya).
2. Pasal 27 (1), kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan.
3. Pasal 27 (3), hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pembelaan negara.
4. Pasal 30 (1), hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
5. Pasal 31 (1), hak warga negara mendapatkan pendidikan. 

• UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
• Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Mantep kan mas brow artikel :Pendidikan Pancasila - Kewarganegaraan - PPKN - PKN

,.. Pendidikan Pancasila - Kewarganegaraan - PPKN - PKN kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah kalau Blegitchu, sampai jumpa di postingan artikel lainnya Jangan lupa Share yaaa. Kawulo Alit manunggaling Gusti.. Donasi web ini silahkan hubungi aksarakuning@gmail.com, seikhlasnya, yang penting membantu membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Anda sekarang membaca artikel Pendidikan Pancasila - Kewarganegaraan - PPKN - PKN dengan alamat link http://pendidikan-tld.blogspot.com/2016/10/pendidikan-pancasila-kewarganegaraan.html

Sign up here with your email address to receive updates from this blog in your inbox.